CILEGON, SSC – Surat penugasan untuk dimulai pembangunan Pelabuhan Warnasari masih belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Belum diteken surat tersebut karena masih menunggu persetujuan Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Provinsi Banten yang diajukan KSOP Banten.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Banten, Hotman Sijabat, Kamis (11/0/7/2019) mengatakan, belum diterbitkannya surat penugasan Pelabuhan Warnasari setelah pihaknya mendapat surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Surat penugasan Ditjenhubla bisa diterbitkan, kata dia, jika RIP Banten telah disetujui Pemerintah Provinsi Banten.

“Kalau RIP sudah ada, baru surat penugasan dari Kementerian Perhubungan (diterbitkan) ke PCM,” ujarnya.

“Sekarang kita masih menunggu rekomendasi dari gubernur. Ini belum ada dari gubernur,” sambung dia.

RIP yang menuangkan tentang pedoman perencanaan, pembangunan dan pengembangan seluruh Pelabuhan Umum dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Banten sudah diajukan pihaknya ke provinsi, kabupaten dan kota. Rekomendasi RIP dari pemerintah kabupaten dan kota, kata dia, justru lebih dahulu diperoleh pihaknya.

“Itu sudah lama kita ajukan, justru duluan kita minta ke gubernur baru ke walikota dan bupati. Dari Serang dan Cilegon sudah terbit rekomendasi, tinggal kita menunggu dari gubernur saja,” urainya.

Menurut dia, cepat atau lambatnya pembangunan Pelabuhan Warnasari bergantung pada proses di daerah. KSOP sebagai perpanjangan Kemenhub di daerah hanya membantu untuk menfasilitasi. Pihaknya berharap, pembangunan Pelabuhan Warnasari dapat terealisasi sebagaimana harapan masyarakat Banten khususnya masyarakat Kota Cilegon.

“Kalau kita berbicara global nih, kalau pemda bicaranya, konstribusinya apa buat pemda, kita sudah menyampaikan, kalau yang nanti menikmati itu orang pemda. Kalau kita PNBP saja. Tapi dampak dari perkembangannya ke daerah,” paparnya.

Sementara, Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Arief Rivai Madawi mengaku, PCM selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Warnasari sudah memproses seluruh dokumen untuk RIP. RIP yang diajukan KSOP, kata dia, saat ini sedang dikaji Pemprov Banten karena menyangkut penataan ruang laut di Banten termasuk keberadaan Pelabuhan Umum dan TUKS.

“Mengenai RIP, secara dokumen sudah lengkap hanya beberapa yang harus diakomodir. Dan kenapa, ini ada suatu perubahan. Karena sisi tata ruang Banten ini ada perubahan pula. Namun kita ada rekomendasi yang sudah disampaikan pada saat waktu itu gubernurnya pak Rano Karno. Dengan catatan kita akan menyesuaikan RIP yang baru, proses dari perizinan ini bisa dipercepat dalam konsesinya tapi tidak melepas perubahan yang ada,” tandasnya.

Menurut Arief, RIP tidak perlu lama untuk di proses karena jika ada dokumen pelabuhan umum dan TUKS yang masih belum disertakan dapat dipenuhi secara simultan. Tidak perlu lamanya persetujuan itu pun, kata dia, karena pihaknya juga telah mendapat rekomendasi dari Gubernur sebelumnya untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Dengan rekomendasi dan dokumen yang telah disertai, pihaknya yakin pemprov bisa mempercepat persetujuan RIP. Dengan begitu surat penugasan dimulai pembangunan Pelabuhan Warnasari dapat juga cepat diterbitkan.

“Tata ruang banten itu terkait dengan perubahan beberapa stakeholeder seperti Wilmar, kemudian di Bojonegara, kemudian Pelindo. Proses inikan kan nggak perlu menunggu terlalu lama, jadi sambil berjalan. Secara teori dan akademis, ini sudah bisa dimungkinkan penugasan ke PCM,” pungkasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here