TPAS Cilowong, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Foto Dok Fathulrizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – DPRD Kota Serang mempertanyakan jawaban kepala daerah Kota Serang yang tidak bisa merealisasikan hasil kajian kerja sama TPAS Cilowong yang diusulkan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Akhmad mengaku tidak puas jika jawaban Pemkot Serang tidak bisa menyanggupi hasil kajian yang diusulkan pihaknya. Menurutnya, kenaikan kompensasi untuk masyarakat yang diusulkan kaitan pemanfaatan TPAS Cilowong oleh Tangsel semestinya bukanlah suatu halangan bagi Pemkot Serang.

Alasan Pemkot Serang yang menyebut Tangsel tidak dapat menyanggupi kompensasi karena APBD Tangsel telah diketok palu dan tidak bisa lagi diubah, menurut dia bukanlah jawaban yang diinginkan pihaknya.

Diketahui, Komisi III dalam hasil kajian mengusulkan biaya pengolahan sampah dapat dinaikan dari Rp175 ribu menjadi Rp200 ribu per ton. Kemudian, kompensasi ke masyarakat atas dampak kendaraan pengangkut sampah dari Serang ke Tangsel sebesar Rp15 ribu per ritasi.

Baca juga  Tabrakan di Ciwandan Libatkan Sejumlah Kendaraan, Satu Pemotor Luka-luka

“Kalau alasannya selalu di Tangsel sudah final, yah buat apa kita kaji? Namanya kerja sama, fungsinya komunikasi. Jadi, saya kurang sependapat kalau kata-kata di sana sudah final, trus media komunikasinya dimana? Ruang demokrasi kajiannya dimana?,” ujarnya kepada awak media ditemui di ruang Komisi III, Kamis (15/4/2021).

Ridwan menerangkan, pada prinsipnya Komisi III tetap mengharapkan agar Pemkot Serang ataupun Tangsel dapat menerima hasil kajian yang diusulkan. Sebab seluruh kajian mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat Kota Serang.

“Karena harapan DPRD adalah harapan masyarakat juga. Saya sampaikan bahwa itu dalam rangka pembangunan di Kota Serang, sarana prasarana TPAS Cilowong, dan kepentingan masyarakat sekitar. Jadi saya berharap kerja sama ini bukan hanya satu perspektif Tangsel saja, bukan hanya satu selera. Tapi kedua belah pihak,” tandasnya.

Baca juga  Polda Banten Siapkan Sistem Buka Tutup Akses Wisata Anyer Saat Libur Lebaran

Sejauh ini, kata politisi Partai PKS, Komisi III belum menerima dokumen jawaban Pemkot Serang. Pun nanti DPRD menerima, pihaknya menunggu arahan pimpinan dewan perlu tidaknya jawaban Pemkot ditanggapi. Bilamana pimpinan meminta untuk ditanggapi, Komisi III akan kembali berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

“Namanya mekanisme ada yang harus ditempuh, saya kira tinggal ketemu titik tengahnya saja. Harus bahas dan komunikasi kembali antara dewan dan TKKSD. Kami kan ingin dengar juga, kenapa? ada beberapa yang bisa dinaikan hasil kajian kami,” pungkasnya. (SSC-03/Red)