Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik meminta Pemerintah Kota Cilegon untuk mencari solusi terkait rencana penghapusan tenaga honorer.

Menurut Hasbi, selama ini keberadaan tenaga honorer berkontribusi besar untuk Pemkot Cilegon. Tenaga honorer banyak membantu para ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, kata Hasbi, angka pengangguran berpotensi akan bertambah.

“Pemkot jangan diam, harus segera merespons keputusan penghapusan honorer ini. Sebab bagaimana pun juga, para honorer selama ini sangat berkontribusi di seluruh OPD,” ujar Hasbi kepada awak media ditemui di DPRD Kota Cilegon, Senin (6/6/2022).

“Wong ASN saja masih mengandalkan tenaga honorer. Kalau gak honorer, gimana?,” ucapnya.

Hasbi menyatakan, jika Pemkot Cilegon tidak diam atau telat menyikapi keputusan pemerintah pusat itu. Sebab saat ini, ada sekitar ribuan honorer di lingkungan Pemkot Cilegon terancam kehilangan pekerjaan.

Baca juga  Lapas Cilegon Bangun Blok Hunian Baru Tampung Narapidana Beresiko Tinggi

“Jangan sampai lengah, apalagi telat merespons. Intinya, harus punya rencana bagaimana para honorer tidak menjadi korban akibat munculnya keputusan itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Politisi Partai Gerinda ini pun meminta agar Pemkot Cilegon melalui Bagian Organisasi, BKPP segera berkonsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menyikapi nasib para tenaga honorer.

“BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Cilegon segera datangi KemenPAN RB. Cari tahu seperti apa mekanisme penghapusannya. Lalu buat rencana, apakah ada cara untuk menyelamatkan para honorer dibalik aturan yang sudah disahkan itu,” ujarnya.

Pihaknya pun mengaku akan memanggil OPD terkait. Itu dilakukan untuk membahas solusi untuk para tenaga honorer.

“Nanti BKPP, Sekda, serta pihak-pihak terkait akan kami panggil. Biar persoalan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BKPP Kota Cilegon Ahmad Jubaedi, mengaku akan merapatkannya dengan pihak-pihak terkait. Katanya, Pemkot Cilegon akan berupaya untuk mempertahankan para honorer di Lingkungan Pemkot Cilegon.

Baca juga  Cabuli Anak Pacar Sendiri, Pria di Cilegon Dibekuk Polisi

“Tidak mungkin kami akan begitu saja mengikuti arahan pemerintah pusat. Peran honorer sangat sentral di Pemkot Cilegon. Karena itu, kami akan rapatkan teknis bagaimana mempertahankan para honorer kami di Lingkungan Pemkot Cilegon,” pungkasnya.

pada pemberitaan sebelumnya, sebanyak 4.614 tenaga honorer di Kota Cilegon yang meliputi TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan THL (Tenaga Harian Lepas) terancam akan kehilangan pekerjaan. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan memberlakukan penghapusan tenaga honorer pada 2023.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Riezka Budhi Mustika mengatakan, penghapusan tenaga honorer terutang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan, bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. (Ully/Red)