CILEGON,  SSC – Tim Pengawalan,  Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Cilegon mengawal penuh Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon.  Pembanggunan proyek yang berlokasi di Jalan Jayakarta,  Kelurahan Masigit,  Kecamatan Jombang,  Cilegon itu dikawal TP4D dari mulai perencanaan hingga pekerjaan proyek selesai.

“Itu (Tim TP4D) sudah lama dari awal tahun, kan perencanaan mereka juga sudah ada. Kan banyak (proyek) yang di TP4D,  saya juga tidak terlalu ingat.  Hanya pada prinsipnya pekerjaan itu dikawal,” ungkap Ketua TP4D Kejari Cilegon,  David Nababan dikonfirmasi,  Kamis (5/7/2018).

Diketahui sebelumnya pembangunan proyek dengan dana APBD sebesar Rp. 15 miliar itu sempat kisruh di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) dan disoal warga.  Bahkan,  Kadis DPUTR,  Nana Sulaksana sempat menyatakan pernyataan yang keras bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek itu dinilai tidak sesuai prosedur karena belum mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK).  Namun sebaliknya,  Kabid Cipta Karya Dendi lewat Plt Walikota,  Edi Ariadi menyatakan proyek itu justru telah memiliki SPK oleh karenanya dapat dilaksanakan.

Menanggapi itu,  David mengatakan,  Pihaknya tidak akan mencampuri urusan yang terjadi di internal DPUTR sekalipun kisruh itu menyangkut adanya dugaan ketidakseusaian prosedur dalam pelaksanaan ketika kegiatan itu dimulai. Sejauh ini pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh PT Menara Setia dan yang sedang berjalan itu, diketahui TP4D berjalan tanpa masalah.

“(Kisruh Internal DPUTR) Itu bukan menghalangi pembangunan,  kalau misalnya seperti yang diberitakan soal SPK-nya lah.  Kemudian kita juga tidak ada laporan dari Dinas PU terkait gonjang ganjing itu. Sejauh ini,  menurut kami baik-baik saja,” tuturnya.

Sampai saat ini,  kata David yang juga Kasintel di Kejari Cilegon itu menerangkan bahwa pihaknya belum mendapat laporan  dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek itu. Namun bila terdapat laporan maka akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

“Kalau dalam saat pekerjaan itu diatur dalam Undang-undang juga tidak bisa dilakukan pemeriksaan.  Kecuali masa pekerjaan selesai dan pemeliharaan selesai.  Baru ada laporan,  baru kita tindak lanjuti, ” tandasnya.  (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here