CILEGON, SSC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon masih belum dapat berbicara banyak soal 700 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu esok, Rabu (17/4/2019) di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Cilegon.
Komisioner KPU Cilegon, Eli Jumaeli mengaku, bisa atau tidaknya WBP diberikan hak suara masih menunggu keputusan KPU RI.
“Untuk kondisi ini, kita sendiri belum dapat menjelaskan secara detail. Karena, kita masih menunggu keputusan akhir dari KPU RI. Persoalan ini, tidak saja dialami di Kota Cilegon tapi hampir rata sampai seluruh Indonesia,” kata Eli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (16/4/2019).
Baca : 700 Warga Binaan di Lapas Kelas III Cilegon Tak Bisa Memilih
Menurutnya, nama dari ratusan warga binaan yang tidak memiliki hak pilih ini memang tidak terdapat di penetapan DPK (Daftar Pemilih Khusus), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bila WBP diputuskan memiliki hak pilih oleh Pusat, kata dia, hal itu langsung ditindaklanjuti dengan Lapas.
“Sekarang warga binaan yang tidak bisa memilih itu memang belum terdaftar di DPK, DPTB dan DPT. Kalau keputusan dari KPU RI ada keputusan baru pada malam ini, kita (KPU,red) akan langsung koordinasi dengan Lapas Kelas III Cilegon untuk menambah surat tambahan,” ujarnya.
Secara aturan dijelaskan Eli, bisa atau tidaknya WBP mempunyai hak pilih mengacu pada Peraturan KPU nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang Pemuktahiran Data Pemilih.
“Inilah yang masih kita pegang. Kalaupun ada aturan baru, itu semua diserahkan kembali ke KPU Pusat. Kalaupun ada keputusan yang baru pada malam ini, akan kita sampaikan segera. Tapi, kalau KPU Pusat tidak ada perubahan, otomatis 700 warga binaan Cilegon tidak bisa memilih di Pemilu 2019 ini,” pungkasnya. (Ully/Red)
