CILEGON, SSC – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 bersama eksekutif dan legislatif di Jakarta selama 3 (tiga) hari selesai digelar. Dalam pembahasan ini APBD 2019 ditetapkan mencapai Rp1,998 trilun. Nilai ini meningkat sebesar Rp107 miliar dari APBD 2018 sebesar Rp1,8 triliun.
Untuk perhitungan Pos Pendapatan 2019 mencapai Rp1,727 triliun. Nilai ini naik 1,62 persen dari pendapatan 2018 sebesar Rp1,696 triliun.
“Pos pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 696.116.326.658 miliar, dana perimbangan Rp 817.409.033.325 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp213.781.385.604,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Isro Mi’Raj saat dikonfirmasi, Rabu (14/11/2018).
Isro menambahkan, khusus untuk pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 527.548.000.000. Sedangkan belanja daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,852.386.111.934, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 774.721.623.334 dan belanja langsung sebesar Rp 1.077.664.488.600.
Kemudian, belanja tidak langsung diantaranya, belanja pegawai Rp 720.229.863.334, belanja hibah Rp 41.062.024.000, belanja bantuan sosial Rp 8.016.338.784, belanja tidak terduga Rp 4.5000.000.000 dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Rp 913.397.216
Ia meminta, seluruh OPD bisa lebih bekerja keras dalam menyerap anggaran ini. Bahkan, berbagai lelang bisa optimal sehingga penyerapan anggaran di 2019 bisa lebih baik. Diketahui pada pembahasan Raperda tersebut, Sisa Lebih Anggaran tercatat sebesar Rp 163 miliar.
“Tahun ini kan banyak sekali pekerjaan yang gagal dilelang. Saya minta lelang-lelang yang gagal ini bisa cepat dilakukan. Sehingga penyerapan anggaran terutama di bidang insfrastruktur agar lebih efektif,” ujarnya.
Politisi Golkar Cilegon ini pun berharap, beberapa pekerjaan yang gagal lelang, bisa cepat dilakukan di Desember 2018 sehingga tidak menyalahi aturan dan melanggar regulasi.
“Kami (DPRD,red) terus menggenjot OPD mempercepat lelang-lelang yang gagal. Sehinga tidak ada lagi silpa yang berlebihan,” harapnya.
Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Erick Rebiin, meminta, OPD dapat memaksimalkan kinerjanya agar tidak ada lagi terdapat silpa yang berlebih seperti di 2018. Bahkan, semua lelang-lelang harus menjadi perhatian semua pihak khususnya bagi OPD yang memiliki anggaran yang tinggi.
“Tentu ini menjadi perhatian semua pihak dalam menyingkapi hal tersebut. Bahkan, OPD yang memiliki anggaran yang besar harus mampu memaksimalkan anggaran agar lebih optimal kembali,” tungkas Erick. (Ully/Red)
