CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mempersoalkan angka kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Demikian terungkap saat Rapat Paripurna dalam agenda Pembukaan Masa Sidang ke II di DPRD Kota Cilegon, Selasa (4/12/2018).
Salah satu anggota dewan, Qoidatul Sitta mengatakan, persoalan tersebut menjadi dua hal yang paling banyak disorot dewan. Termasuk kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dinilai belum mengakomodir penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kita (DPRD,red) masih menyoroti terus bertambahnya angka pengangguran, kemiskinan serta tidak adanya lapangan pekerjaan untuk warga Cilegon,” kata Sitta saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (4/12/2018).
Hal lain yang juga dinilai seirus, lanjut Sitta, menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Selain itu, menurutnya, beberapa catatan lain seperti penyediaan insfrastruktur masih menjadi persoalan yang juga perlu diseriusi eksekutif.
“Kita (DPRD,red) ingin persoalan-persoalan yang dihadapi di Kota Cilegon bisa diakomodir oleh pihak eksekutif. Di sisa waktu di 2018 ini, Pak Plt Walikota Cilegon (Edi Ariadi) cepat mencari solusi dari kondisi ini,” lanjut Sitta.
Sitta mengaku, persoalan ini berdasarkan atas kegiatan reses yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Cilegon dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami mohon dengan sangat aspirasi masyarakat bisa diakomodir semua oleh pihak Pemkot Cilegon. Adapun reses yang kita lakukan ini, bukan semata-mata hanya mengugurkan tugas anggota dewan semata. Melainkan, mampu memberikan perkembangan yang baik khususnya untuk Kota Cilegon,” ujarnya.
Meski tidak dapat diakomodir di tahun ini mengingat waktu yang terbatas, Sitta berharap, program untuk menekan persoalan tersebut kemiskinan dapat di anggaranka pada anggaran murni dan ABT 2019 agar terdapat perubahan signifikan.
“2018 memang tidak memungkinkan dilakukan. Tapi, saya berharap di ABT 2019 atau di reguler bisa direaliasi,” harapnya. (Ully/Red)
