CILEGON, SSC – Dinilai tidak serius oleh Wakil Komisi II DPRD Cilegon, Erick Rebiin dalam penegakan Peraturan Daerah  tentang pemberantasan minuman keras di Kota Cilegon, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cilegon, Juhadi M Syukur menampik anggapan itu. Sebagai penegak perda di Cilegon, Kata Juhadi, Pihaknya telah bekerja secara maksimal sekalipun pada rentetan peristiwa belakangan yang terjadi di Cilegon, penggrebekan Tiga gudang miras di Bintang Swalayan dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Cilegon.

Kinerja maksimal yang dilakukan Satpol PP, kata Juhadi, telah ditunjukan pihaknya sebelumm penggerebekan besar gudang miras yang dilakukan Polres Cilegon. Justru, jauh sebelum peristiwa itu, pihaknya telah melakukan pemberatasan miras bersama-sama dengan pihak kepolisian dan TNI.

“Selama ini, kita sudah bekerja maksimal dalam masalah miras yang beredar luar tersebut. Sebelum polisi melakukan razia, kita juga sudah melakukan razia bahkan, banyak miras yang kita sudah sita. Masa, kalau kita mau razia musti banyak ekspos? Yang penting kan gerakan yang kita lakukan. Kalaupun dari anggota Dewan bilang Satpol PP tidak tegas terhadap perda miras, berarti dewan sendiri tidak tahu dong kinerja kita (Satpol PP,red),” Beber Juhadi, Minggu (22/4/2018).

Penilaian dewan itu, Diakui Juhadi, adalah bentuk motivasi yang sangat konstruktif bagi Satpol PP. Pihaknya mengaku juga tidak anti kritik terhadap masukan yang diberikan kepada dinas yang dipimpinnya. Disampaikan Juhadi, Dewan merupakan mitra dari eksekutif dan memiliki kewenangan dalam mempertanyakan penegakkan setiap produk perda yang ada di Cilegon.

“Tidak apa-apa kalau dewan berbicara seperti itu. Namanya seorang dewan. Karena tugas mereka itu sebagai pembuat produk,” tambahnya.

Secara hirarki pemerintahan, masih kata Juhadi, segala bentuk kegiatan termasuk razia yang dilakukan oleh pihaknya yang salah satunya terkait pemberantasan miras akan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Hasil razia sepenuhnya akan diserahkan dan diputuskan oleh Plt Walikota Cilegon.

“Kita kan punya pimpinan (Plt Walikota,red) ngapain juga harus lapor ke DPRD. Kalau dari DPRD meragukan kinerja kita, terserah aja tanggapan dari mereka seperti apa,’ ucapnya.

Pada Pemberitaan Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin meminta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk lebih serius melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran minuman keras. Pasalnya, Komentar pedas yang disampaikan Politisi Partai Nasdem itu dilatar belakangi oleh rentetan peristiwa pemberantasan miras yang belakangan justru dilakukan Polres Cilegon. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang peredaran miras yang semestinya dilakukan oleh Satpol PP, malah dilaksanakan Polres Cilegon ketika melakukan penggrebekan tiga gudang miras Bintang Swalayan, pekan lalu. Sepekan setelah itu, Satpol PP Cilegon tepat pada hari jumat, 20 April, kemarin, kemudian melakukan razia miras di toko kelontongan, toko jamu dan tempat hiburan malam. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here