CILEGON, SSC – Pengacara warga korban gusuran, Silvi Sofawihais mengaku, penantian panjang yang selama ini dialami oleh warga gusuran Cikuasa Pantai dan Kramat Raya akan segera berakhir.

Pasalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon, Edi Ariadi bersama dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman didampingi oleh Bagian Hukum Pemkot Cilegon bersedia untuk membayar uang ganti rugi korban gusuran. Hal ini diketahui berdasarkan pertemuan Pemkot di Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa, 10 April 2018 lalu. Turut hadir dalam pertemuan itu, Asisten Daerah (Asda) 1, Taufiqurrohman, Plt Bagian Hukum sekaligus Staf Ahli Pemkot Cilegon Bambang Hario Bintan, Bagian Hukum Pemkot Cilegon,  Agus Prasetyo, Kepala Bagian Sengketa Bagian Hukum, Agus Suhendar, Staf Setwan DPRD, Irwan, Protokol Affan dan Staf Plt Walikota Cilegon, Rifatussauqi.

“Memang waktu pertemuan yang dilakukan oleh Pak Plt Walikota bersama dengan Ketua DPRD Cilegon di Kemendagri, saya tidak hadir dalam panggilan tersebut. Dari hasil pertemuan yang dilakukan Pemkot Cilegon, ke Kemendagri melalui Biro Hukum, jika Pemkot siap untuk membayar uang ganti rugi lahan untuk warga gusuran Cikuasa dan Kramat Raya,” Ujar Silvi kepada Selatsunda.com, Minggu (22/04/2018).

Silvi mengaku, keputusan yang dilakukan oleh Plt Walikota Cilegon untuk membayar uang ganti rugi ini sebagai langkah yang tepat. Di mana, sudah hampir 2 tahun sejak 2016 silam, warga gusuran tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Seharusnya pemkot Cilegon sebagai pelindung masyarakat harus bisa mengedapankan aspek tersebut. Sudah jelas dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Serang, warga yang digusur ini harus mendapatkan uang ganti rugi. Tapi kok, malah Pemkot Cilegon melakukan gugatan hampir 2 kali. Kalau memang udah kalah, toh lakukan lah pembayaran uang ganti tersebut,” ungkapnya.

Untuk ganti rugi yang harus dibayarkan Pemkot Cilegon ke warga gusuran disebutkan Silvi, sebesar Rp 25 juta bagi setiap Kepala Keluarga (KK) dari jumlah keseluruhan sebanyak 239 KK. Adapun ganti rugi yang diajukan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Serang sebesar Rp 6 miliar.

“Sebenarnya dari pihak PN Serang menaksir uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemkot Cilegon untuk warga gusuran berkisar Rp800 ribu per KK, tapi, tuntutan warga untuk Pemkot Cilegon senilai Rp25 juta. Saya rasa angka uang ganti rugi semilai Rp6 miliar ini tidak besar. Hanya Rp6 miliar untuk mengentaskan kemiskinan yang dibuat sendiri oleh Pemkot Cilegon,” sambung Silvi.

Disinggung mengenai ganti rugi itu menjadi jawaban kemenangan warga gusuran atas gugatan yang diajukan di PN Serang, dirinya enggan menjelaskan lebih jauh. Namun secara tegas, kuasa hukum warga gusuran itu meminta agar pemerintah dapat memenuhi pembayaran ganti rugi itu dan tidak perlu melakukan upaya banding kembali.

“Semestinya Pemkot Cilegon tidak perlu banding lagi. Hak dari pemerintah harus melindungi warga dan mensejahterakan warga. Malu aja kalau pemerintah menuntut rakyatnya sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu warga gusuran, Astuti mengaku bersyukur jika Pemkot bersedia membayar ganti rugi kepada warga gusuran Cikuasa. Hampir 2 tahun pasca pengusuran, kata Astuti, nasib warga tidak sama sekali mendapat perhatian dari pemerintah.

“Alhamdullilah kalau Pak Plt Walikota memang mau membayar uang ganti rugi tersebut. Semoga saja, ini keputusan yang benar-benar bisa direalisasi dan cepat dirasakan oleh kami (warga gusuran,red),” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bagian Hukum Setda Cilegon, Bambang Hario Bintan masih belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon yang dituju belum dijawab. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here