CILEGON, SSC – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) sebelumnya sempat menuding PT ASDP melakukan praktek monopoli pada pengoperasian dermaga premium tepatnya di demaga 6, Pelabuhan Merak-Bakauheni.

General Manager PT ASDP Cabang Merak, Solikin yang dikonfirmasi soal itu mulai angkat bicara. Pertama menyangkut tarif yang diberlakukan khusus, Solikin menyebut penerapan tersebut di dermaga premium masih sebatas uji coba. Penerapan itu masih perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek keselamatan, keamanan, perlindungan konsumen dan juga keberlanjutan pelayanan.

“Saya rasa ini tahapnya masih uji coba. Saya rasa formula tarif itu sudah ada kajian. Sebelum diterapkan, itu kan ada kajian. Tetapi sebelum diterapkan paten, perlu ada sebuah evaluasi. Saat ini sedang dalam di proses. Jadi tarif ini harus keberpihakannya terhadap pengguna jasa juga. Jangan nanti kita naikan tarif, pengguna jasa merasa itu terlalu tinggi. Itu perlu dikaji dan sekarang dalam proses,” ujarnya, kemarin.

Baca : Gapasdap Tuding ASDP Memonopoli Operasi Dermaga Premium di Pelabuhan Merak

Saat disinggung mengenai regulasi yang mendasari pemberlakuan dermaga premium, Solikin menyatakan, hal itu dapat ditanyakan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator yang berkewenangan.

“Saya rasa ini ranah regulator, kita sebagai operator tentu melaksanakan. Bisa ditanyakan ke regulatornya,” paparnya.

Soal permintaan agar fungsi dermaga premium dikembalikan menjadi dermaga reguler, pihaknya enggan mengomentari keluhan yang disampaikan para pengusaha pelayaran swasta. Prinsipnya, kata dia, ASDP saat ini tengah menjalankan dua kebijakan strategis yang sangat penting sebagai BUMN yakni meningkatkan pelayanan dan terus menjalankan bisnis komersil di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

“Sebagai stabilitator dari transportasi ferry sendiri, sebagai BUMN tentu ada dua hal yang diingat yakni services dan bussiness oriented. Ini harus terjawab, kami tidak mengomentari soal swasta. Tapi kalau kita bicara fungsi BUMN, adalah services dan bussiness oriented,” tuturnya.

“Terkait dengan swasta kami tidak bisa mengomentari. Yang jelas dua fungsi itu yang diemban oleh kita. Sehingga kita harus menjaga semuanya, stabilitas dari pada kondisi penyeberangan kita itu menjadi tanggung jawab dari ASDP,” paparnya.

Soal ada upaya Gapasdap akan melaporkan masalah tersebut kepada Ombusdman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehubungan bila keluhan yang disampaikan sama sekali tidak terselesaikan, pihaknya mempersilakannya karena hal itu adalah hak Gapasdap.

“Itu kan hak yach, hak monggo saja. Semuanya itu kita yang lakukan adalah untuk kebaikan kita bersama. Penyeberangan ini tentu menjadi tanggung jawab kita. Sebagaimana ASDP adalah perusahaan negara, sehingfa betanggungjaeab dua hal tadi. Tidak bisa bertanggung jawab satu sisi hanya bisnis saja, tentu pelayanam juga harus terjawab semuanya,” pungkasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here