Warga di Lingkungan Kelurahaan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian tanah yang terkena akses Jalan Lingkar Utara yang digelar di Aula Kecamatan Purwakarta, Selasa (6/11/2018). Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Tahapan Ganti rugi lahan warga untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) mulai direalisasikan. Salah satu wilayah yang telah mulai disosialisask yakni warga di wilayah Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.  Diketahui, anggaran untuk ganti rugi lahan yang diperuntukan untuk 181 Kepala Keluarga yang terkena imbas pembebasan lahan ini diperkirakan mencapai Rp 44 miliar.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon Muhammad Ridwan mengatakan, sosialisasi ganti rugi lewat jalan musyawarah dengan warga ini merupakan salah satu tahapan yang ditempuh pemerintah untuk pembebasan JLU. Salah satu yang ditempuh dengan menginformasi harga taksiran ganti rugi kepada warga yang lahannya terimbas mega proyek Pemkot Cilegon ini.

“Ini baru sosialiasi ke warga terkait ganti rugi lahan yang akan didapatkan oleh warga yang terkena imbas pembebasan akses JLU tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan pembebasan lahan. Usai appraisal selesai, barulah saat ini dilakukan musyawarah akan kerugian yang diterima oleh warga. Saat musyawarah ini, tidak ada lagi tawar menawar harga, tapi hanya memberikan informasi besaran ganti rugi yang akan diterima dari warga tersebut,” kata Ridwan usai kegiatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Tanah Yang Terkena Akses JLU saat di Aula Kecamatan Purwakarta, Selasa (6/11/2018).

Setelah hasil appraisal ini diumumkan, sambungnya, Tim pembebasan akan mendengarkan jawaban dari warga. Bilamana terdapat keberatan, warga dapat mengajukan pelaporan keberatan langsung ke PN (Pengadilan Negeri) Serang.

“Kalau ada warga yang tidak setuju tentang besaran ganti rugi, silakan adukan ke PN Serang. Nanti Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang menanggapi aduan itu,” sambungnya.

Secara menyeluruh, kata Ridwan, upaya sosialisasi ganti rugi lahan telah dilakukan di 4 kelurahan dari 8 kelurahan yang akan dilalui JLU. Sisanya akan dikebut DPUTR untuk diselesaikan.

“Yang sudah itu, di Kelurahaan Grogol, Kelurahan Gerem, Kelurahan Kedaleman dan Kelurahan Purwakarta. Dan 4 kelurahan yang tersisa tinggal diantaranya, Kelurahan Gedong Dalem dan Rawa Arum. Kita upayakan harus selesai 4 kelurahan yang belum dilakukan musyawarah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Chris Pius Sriyanto memaparkan, tim appraisal dalam penilaian ganti rugi tidak hanya berpatokan pada harga tanah atau bangunan. Namun hal-hal lain diluar fisik masuk dalam perhitungan ganti rugi.

“Kita sih memberikan waktu 14 hari untuk menghitung harga hasil apprisial. Bila dalam waktu 14 hari tetap tidak puas, silakan ke Pengadilan Negeri dan kita akan tangani hingga turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here