CILEGON, SSC – Rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dan Pemerintah Kota Cilegon di Aula DPRD, Kamis (8/8/2019) dihujani banyak pertanyaan.

Sejumlah pertanyaan menyangkut beberapa hal mulai dari keberadaan penyertaan modal Rp 98 miliar, persoalan lumpur PT Lotte Chemical Indonesia yang dibuang ke lokasi lahan Pelabuhan Warnasari hingga progres perkembangan perizinan Pelabuhan Warnasari.

Hadir dalam hearing, Direktur Utama PCM, Arief Rivai Madawi, Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati, Kepala Inspektur Kota Cilegon, Epud Saefudin dan Direktur Operasional dan Komersil, Akmal Firmansyah dan Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Bambang Hario Bintan.

Salah satu anggota Banggar, Endang Efendi yang mengawali pertanyaan dalam hearing tersebut meminta penjelasan kaitan pendapatan PCM baik menyangkut pendapatan jasa utama dan deviden dari penyertaan modal Rp 98 miliar.

“Nah ini salah satu yang kita meminta penjelasan baik pak Direktur dan bu Sekda agar kita bisa menjelaskan ke masyarakat,” tutur dia.

Selain Endang, Anggota Banggar lainnya, Sofwan Marjuki juga melontarkan pertanyaan menyangkut bisnis lumpur yang dikerjasamakan PCM dengan Lotte. Ia mempertanyakan alasan mengapa PCM berbisnis lumpur tersebut yang dimana aktivitas itu di lokasi lahan Pelabuhan Warnasari.

“Akal sehat saya itu tidak bisa menerima (bisnis) itu. Dan bukan hanya saya, masyarakat luas juga seperti itu,” tuturnya.

Ia pun sempat menyatakan agar PCM mempertimbangkan bisnis tersebut. Bahkan meminta agar kerjasama itu dibatalkan.

“Kemudian tadi yang berkaitan dengan pembuangan lumpur itu, banyak dari teman-teman (anggota DPRD) minta dibatalkan saja,” sambung dia.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Arief menjelaskan secara detail. Bahwa perlakuan keuangan atas pendapatan deposito penyertaan modal Rp 98 miliar diperlakukan secara terpisah dengan pendapatan jasa utama PCM, pandu dan tunda tugboat. Hingga saat ini, lanjut dia, penyertaan modal tidak sama sekali terpakai karena peruntukannya untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari yang hingga kini pun perizinan baik sisi laut dan darat masih berproses.

“Kalau dana yang Rp 98 miliar itu tidak kami sentuh-sentuh atau menjadi satu neraca pendapatan perusahaan. Karena itu dipisahkan, untuk kepentingan pembangunan,” ujar dia.

Soal bisnis pemanfaatan lumpur, Arief juga menjelaskan bahwasanya bisnis itu memberi manfaat kepada PCM. Selain pemadatan untuk akses jalan warnasari, juga ada kompensasi yang diterima PCM dari pihak ketiga sekitar Rp 1 Miliar atas kerjasama tersebut.

Arief kemudian kembali mendapat pertanyaan dari Sofwan. Politisi PAN ini mempertanyakan aliran kompensasi atas bisnis tersebut masih belum jelas arahannya apakah dari LCI atau pihak ketiga. Arief yang menanggapinya mengaku, aliran kompensasi bisnis diperoleh dari pihak ketiga. Ia pun mengajak dewan bersama-sama pihaknya meninjau lokasi agar dapat menilai persoalan tersebut secara obyektif.

Melanjutkan itu, Ketua Harian Banggar, Isro Miraj mencoba menyimpulkan jawaban PCM dan menanyakan kembali soal pertanggungjawaban direksi PCM atas bisnis lumpur yang diputuskan. Ketika Pelabuhan Warnasari dibangun, tanya dia, lumpur yang sudah diurug dilahan pelabuhan nantinya tidak akan dibuang.

“Ya” jawab Arief.

Mendengar jawaban itu, kata Isro, Banggar menyimpulkan PCM akan bertanggungjawab atas bisnis pengurugan lumpur yang dibuat dan tidak menggunakan dana penyertaan modal untuk mengurug kembali jika nanti Pelabuhan Warnasari mulai dibangun. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here