CILEGON, SSC – Pasca rotasi dan mutasi di Lingkup Pemerintahan Kota Cilegon, Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon meminta agar seluruh aset yang digunakan pejabat dari kantor lama dilarang untuk dibawa ke kantor tempat pejabat ditempatkan. Larangan ini dilakukan agar aset yang dikelola bisa dicatat sesuai aturan yang ada.

Kepala Bagian (Kabid) Perlengkapan dan Aset Pemkot Cilegon, Raden Firman mengatakan, larangan untuk memindahkan aset pejabat dari OPD lama ke OPD baru ini tengah menunggu surat persetujuan dari Walikota Cilegon, Edi Ariadi.

“Surat sudah kami (BPKAD,red) serahkan ke Pak Walikota minggu lalu. Tinggal menunggu surat tersebut ditangani sama beliau. Dengan surat imbauan ini, kita mengkunci agar semua aset yang dipegang oleh pejabat di OPD lama tidak  berpindah ke OPD yang baru,”kata Firman kepada Selatsunda.com di ruang kerjanya, kemarin.

Sejauh ini dari laporan yang diterima, pihaknya mengaku ada pegawai yang memindah aset pasca pelaksanaan rotasi dan mutasi. Aset Barang Milik Daerah (BMD) itu diantaranya mobil operasional, laptop, meja dan lainnya.

Untuk mengantisipasinya, kata dia, aset-aset itu tidak boleh berpindah tempat sekalipun pegawai di mutasi ketempat baru. Karena pengelolaannya masih tetap ditangani masing-masing OPD. Adapun OPD yang ditekankannya seperti, aset pegawai BPBJ yang didemosi dikembalikan ke Setda Kota Cilegon, Poli Paru dikembalikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan UPT Pendidikan dikembalikan ke Dinas Pendidikan (Dindik).

“Nanti kita minta bantuan ke OPD untuk membantu BPKAD untuk mencatat aset yang dipakai oleh pejabat yang lama. Sebab, jika dilihat dari mutasi rotasi 2017 lalu, banyak pejabat yang justru membawa aset ke OPD yang baru. Untuk mengantisipasi hal ini, makanya kita minta OPD di mana pejabat tersebut memimpin untuk membantu kami dalam menyampaikan kepada pejabat bersangkutan untuk tidak membawa aset ke kantor yang baru,” terangnya.

Sementara itu, Kasubdit Penatausahaan Aset pada BPKAD Kota Cilegon, Risca A Wahyuni, perpindahan aset itu akan berdampak pada sistem penganggaran BMD.  Oleh sebab itu, ia berharap agar pejabat yang mutasi, rotasi maupun demosi mengikuti surat imbauan yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon.

“Kalau aturan tersebut justru tidak dilakukan oleh para pejabat yang di demosi, mutasi maupun demosi otomatis tidak dapat menyerap biaya pemeliharaan bahkan biaya penyerapan BBM (Bahan Bakar Minyak),” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here