SERANG, SSC – Ada 5 dari 76 desa yang menjadi skala prioritas pemantauan Mapolres Serang pada perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 Kabupaten Serang. Satu diantaranya desa yang ada di Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa.
“Dari 76 desa yang masuk pengamanan pilkades di wilayah kami, ada 5 desa yang menjadi pemantauan dan menjadi skala prioritas. Dari 5 desa itu termasuk Pulau Tunda, Tirtayasa. Kelimanya itu ada tersebar di beberapa kecamatan,” Ujar Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan di konfirmasi, Selasa (29/10/2019).
Kapolres menerangkan, pengamanan 5 desa yang menjadi prioritas memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Pengamanan seperti di Pulau Tunda diprioritaskan karena letak geografisnya terletak di pulau terluar Kabupaten Serang.
“Desa di Pulau Tunda, Tirtayasa, itu rawan. Tetapi di bilang rawan karena kolasinya jauh. Untuk yang lainnya, dinamika. Intinya kita berusaha untuk meminimalisir. Makanya kita tidak mau underestimate, tapi lebih overestimate,” tuturnya.
Meski demikian, penebalan akan tetap dilakukan juga di desa lainnya jika terjadi kejadian yang menonjol. Untuk pengamanan seluruh desa, pihaknya menyiagakan 786 personel dibantu TNI dan Linmas.
“Tentunya kalau di lapangan, kita akan felksibel. Dimana bila perlu kita lakukan penebalan, akan kita pertebal,” sambung dia.
Mengenai pendistribusian logistik, kata Kapolres, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Diperkirakan logistik pemilu untuk desa di pulau terpencil akan dipercepat jauh sebelum hari pelaksanaan pilkades pada 3 November 2019 mendatang.
“Kalau yang jelas, dibagi menjadi H-3, H-2. Itu nanti dari Pemkab koordinasi ke kita. Untuk yang Pulau Tunda, pendistribusiannya biasanya lebih dicepat,” tandasnya.
Kapolres mengimbau agar masyarakat yang turut dalam pilkades dapat menggunakan hak pilihnya sesuai pilihannya. Maayarakat juga diharapkan dapat menjaga kondusifitas bersama-sama.
“Ini kan kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang penting kita memberikan porsi kepada masyarakat khususnya masyarakat desa untuk menggunakan hak pilihnya secara haknya dia. Maksudnya tidak dihalang-halangi, tidak dipaksa. Itu yang kita jaga,” harapnya. (Ronald/Red)
