CILEGON, SSC – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kota Cilegon, tetap memberikan pendampingan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tersandung kasus hukum meskipun saat ini terbentur anggaran. Pasalnya, pendampingan ASN baik yang terjerat kasus pidana dan perdata ini hanya sekedar mendapat konsultasi dan pemberian masukan saja.

Ketua Korpri Kota Cilegon, Wawan Dahlan mengatakan, dalam melakukan pendampingan hukum, pihaknya hanya menerima anggaran sebesar Rp170 juta di 2019. Anggaran ini terbilang cukup minim dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Sebenarnya pengajuanya sebesar Rp1 miliar. Tapi, yang diberikan melalui APBD hanya Rp170 juta. Anggaran yang kami miliki ini hanya sekedar untuk konsultasi kerjasama dengan advokad saja,” kata Wawan kepada Selatsunda.com ditemui di sela sosialisasi bantuan hukum dan konsultasi bagi anggota Korpri di Aula Bappeda Kota Cilegon, Jumat (3/5/2019).

Ia memaparkan, terkendalanya anggaran ini membatasi upaya pendamapingan yang dilakukan. Sejauh ini, baru 4.200 ASN yang akan diberikan pendmapingan Ssmentara untuk TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan THL (Tenaga Harian Lepas) belum memperoleh bantuan hukum.

“Hanya kita bantu sih ASN saja. Sementara untuk THL dan TKK untuk sementara belum. Kenapa belum? Karena terbentur dengan anggaran tersebut. Namun, Melalui pelayanan advokat yang kita siagakan dari KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan Peradi setiap hari kerja di kantor Sekretariat Korpri, kita harapkan agar persoalan itu selesai setelah konsultasi dan tidak sampai ke jalur litigasi. Karena kan kita hanya mengalokasikan anggaran untuk tiga perkara saja yang sampai ke persidangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua LKBH Korpri Kota Cilegon, Agus Rahmat mengatakan, dengan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH untuk para ASN ini, tentunya diharapkan dapat berguna untuk mereka yang terkena kasus hukum. Bahkan, bantuan hukum yang diberikan ini diselesaikanhingga perkara inkrah/putusan.

“Kehadiran kami, bertujuan bagaimana bersama-sama kita memberikan upaya pendampingan hukum sehingga potensi pelanggaran administratif dan lainnya bisa diminimalisir bahkan kasusnya bisa sampai inkrah kami tangani,” pungkasnya. (Ully/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini