CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengusulkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) naik 9 persen. Besaran kenaikan UMSK ini meliputi kelompok I sebesar 20 persen, kelompok II sebesar 15 persen dan kelompok III sebesar 10 persen.

Demikian diungkapkan Plt. Kabid Hubungan Industri dan Pengupahan Jaminan Sosial pada Disnaker Kota Cilegon Jarwan saat dihubungi Selatsunda.com melalui sambungan telepone selurernya, Selasa (11/12/2018). Ia mengatakan, rekomendasi ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno antara buruh, Apindo dan Disnaker Kota Cilegon. Kenaikan UMSK 2019 untuk kelompok IA (Kimia) Rp 370.000, kelompok IB (Logam) sebesar Rp 355.000 dan kelompok II sebesar Rp 275.000 dan kelompok III sebesar Rp 197.000.

“Besaran nilai UMSK 2019 ini, berdasarkan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (3) dan Permenaker nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum pasal 15 bahwa Upah Minimum Sektoral, Asosiasi Sektor Besi Baja (IHSIA), Asosiasi Sektor Kimia) INAPLAS, Unsur Serikat Pekerja/Buruh Sektor dan ANggota Dewan Pengupahan Kota CIlegon tanggal 10 desember 2018,” kata Jarwan.

Jarwan menuturkan, hasil keputusan besaran hasil UMSK 2019 telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon (Edi Ariadi) pada Selasa (10/12/2018) dini hari.

“Selesai rapat pleno penetapan besaran UMSK 2018, langsung diserahkan dan ditandatangani sama Pak Plt Walikota (Edi Ariadi). Setelah ditandatangani Pak Edi, hari ini juga usulan UMSK 2019 akan langsung kita serahkan ke Provinsi Banten untuk ditandatangani Pak Gubernur Banten (Wahidin Halim),” tuturnya.

Ia mengaku, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 Tentang UMSK, tidak lagi menggunakan presentasi seperti tahun sebelumnya. Tapi, menggunakan sistem besaran nilai rupiah.

“Udah enggak pake nilai presentasi lagi. Jadi, langsung menggunakan nilai rupiah. Sebab, kita sudah mengikuti arahan dari Peraturan Menteri (Permen) 15 Tahun 2018 Tentang UMSK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengaku tidak puas dengan keputusan besaran UMSK 2019 ini. Sebab, besaran tersebut tidak memihak kepada nasib buruh.

“Keberatan lah. Sama aja gak ada kenaikan sama sekali malah diam di tempat. Apalagi, sekarang penentuan besaran harus dari berdasrkan Peraturan Mentri (Permen) 15 Tahun 2018. Tapi, mau gimana lagi? Karena keputusan besaran di tunggu di Provinsi Banten. Meskipun naiknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here