SERANG, SSC – Berkas dokumen yang diajukan Pemerintah Kota Cilegon terkait tindak lanjut Usulan Pengangkatan Ratu Ati Marliati menjadi Wakil Walikota Cilegon masih belum sesuai dan belum lengkap.

Hal ini terungkap dalam rapat klarifikasi berkas Usulan Pengangkatan Wakil Walikota Cilegon Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten, Jumat (12/7/2019) dengan mengundang Pemerintah Kota Cilegon.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Gunawan Rusmianto dikonfirmasi menyatakan, sebagaimana surat usulan pengangkatan wakil walikota yang diajukan pemkot Cilegon bahwasannya masih ada dokumen yang tidak sesuai. Dokumen itu menyangkut  belum sesuainya surat rekomendasi usulan dua nama calon wakil walikota dari 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik (parpol) Pengusung.

Untuk diketahui dalam berita acara klarifikasi berkas usulan, ada 3 partai politik yang belum memenuhi dokumen tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk Partai Gerindra, rekomendasi DPP hanya mencantumkan 1 nama calon wakil walikota. Sementara, Partai Demokrat belum mencatumkan persetujuan dan atau rekomendasi DPP. Sedangkan PKB hanya mencantumkan rekomendasi DPC tanpa ada rekomendasi dari DPP.

“Yang belum itu, Partai Gerindra baru (usulkan) satu nama. DPP mengusulkan bu Ati, Gerindra harus diulang lagi. Kemudian Demokrat belum sama sekali, PKB belum sama sekali dari DPP,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, surat rekomendasi parpol yang disampaikan dalam usulan tersebut juga tidak lengkap atau tidak menyertakan dokumen asli. Rekomendasi tersebut harus berdokumen asli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Hampir semuanya (rekomendasi DPP) fotocopian semua. Makanya kita minta yang asli semua. Kemarin (dokumen) itu ada juga yang di-scan, kita juga nggak mau scan,” tegasnya.

Pada prinsipnya, papar Gunawan, klarifikasi tersebut lebih dititikberatkan kepada DPRD Cilegon bukan kepada pemkot Cilegon. Karena usulan pengangkatan diproses dari DPRD Cilegon setelah menyelenggarakan paripurna pemilihan wakil walikota.

Maka dari itu, Pemprov memberitahukan agar Ketua DPRD Cilegon dapat memenuhi dokumen asli berkas rekomendasi DPP parpol pengusung tersebut supaya segera dapat ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Itu kan berkas bukan berkas pemkot, itu dari DPRD. Jadi dalam berita acara itu diberitahukan kepada Ketua DPRD, agar menyerahkan berkas asli rekomendasi DPP yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal (partai politik pengusung),” terangnya.

“Jadi kalau nanti itu sudah ada, kita cek dulu berkasnya (sebelum diteruskan ke Kemendagri),” pungkas Gunawan.

Selain Gunawan, rapat tersebut dihadiri juga Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Banten, H. Samsir, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati, Sekretaris DPRD Kota Cilegon, Tb Didi Sukriadi. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon, Lina Komalasari, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Massaputro Delly dan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon, Hira Cipta Utama.

Sementara, Sekretaris DPRD Kota Cilegon, Tb Didi Sukriadi yang coba dihubungi belum dapat terkonfirmasi. Pesan pendek yang dituju juga belum dibalas. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here