CILEGON, SSC – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) bisa menghirup udara segar setelah melakukan penadatanganan nota kesepakatan bersama dengan 3 investor baru. Namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang musti diselesaikan. Satu diantaranya yang belum terselesaikannya yakni pemecahan atau splitshing sertifikat lahan 45 hektar Pelabuhan Warnasari yang digunakan untuk kerjasama dengan para investor.

Diketahui sebelumnya, pada Jumat (29/6/2019) lalu tepat di Hotel Fairmont, Jakarta, PCM meneken Mou dengan PT Akar Kaniis Indonesia sehubungan rencana kerjasama pembangunan fasilitas penunjang di luasan lahan 35 hektar. Tak jauh sebelum MoU itu dilangsungkan, BUMD Kota Cilegon ini telah lebih dulu menjalin kesepahaman dengan PT U Connectivity Service (UCS) dan PT Duta Tong Yang Indonusa mengenai pembangunan dermaga dan jembatan dermaga (trestle) di lahan 10 hektar.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati, Kamis (4/7/2019) mengatakan, sampai saat ini pemecahan sertifikat warasari masih berproses. Pemecahan itu, kata dia, diurus di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

“Itu masih proses, ada di Kementerian BPN,” ujarnya.

Secara aturan yang diketahui pihaknya, kata Sari, pemecahan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari tidaklah mudah. Proses pengurusannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat pemerintah kota hingga Kementerian ATR/BPN.

“Kalau itu memang mekanisme saja, karena HPL itu di kementerian maka prosesnya harus dari kota dulu, kanwil baru kementerian,” terangnya.

Baca : PCM Teken MoU Dengan 3 Investor Baru, Bangun Pelabuhan Warnasari

Pihaknya belum mengetahui sejauh mana pengajuan pemecahan HPL Warnasari sudah diproses. Kewenangan pengurusan ada di ranah PCM.

“Ibu tidak tahu persis mekanisme mereka. Mekanismenya kan, ada SOP di tahapan BPN. Makanya yang ngurusnya juga khusus notaris, oleh PCM,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon selaku pemegang saham PCM tetap berkeinginan pembangunan Pelabuhan Warnasari dapat dipercepat. Percepatan itu saat ini sudah ditunjukan PCM dengan menggandeng 3 investor baru sekalipun perjanjian yang akan dikerjasamakan harus dikaji komprehensif.

“Yang jelas kita pengen cepat. Kalau cepat kan, harus berani juga gandeng a, gandeng b, gandeng c. Toh MoU itu belum berarti perjanjian kerjasama. Jadi dia menentukan dulu, kerangkanya seperti apa, (kerjasama) mau kemana nih,” tuturnya.

Soal pemecahan sertifikat HPL yang belum selesai, terang Edi, proses itu diurus secara simultan dengan perizinan lainnya. Itu diurus berjalan bersamaaan dengan menggandeng investor. Diharapkan, seluruh rencana dapat dilakukan di sisa 2 tahun RPJMD 2016-2021.

“Pengurusan izin terus, cuman kan nanti kalau sudah jadi, duitnya kan belum ada. Kan kita gandeng yang seperti dari korea itu kan untuk pembiayaan,” ujarnya.

“Tetap dong kita kan punya target kerja itu. Lima tahun, dua tahun lagi RPJMD. Kan kita tetap dong harus segera mencari sama halnya seperti JLU,” pungkasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here