CILEGON, SSC – Pemecahan atau splitshing sertifikat Hak Guna Lahan (HPL) Warnasari seluas 10 hektar dari total luasan lahan 45 hektar pada rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari, sudah mulai diupayakan Pemerintah Kota Cilegon.

Sekertaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati mengatakan, sertifikat HPL Warnasari seluas 45 hektar perlu dipecah sebagaimana saran KSOP Banten untuk membuat perjanjian konsesi. Pemecahan 10 dari 45 hektar pada sertifikat untiuk pembangunan Pelabuhan Warnasari itu akan segera diproses ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon.

“Hari ini ada rapat kalau tidak salah dan kita akan komunikasi dengan pak Kakan (Kepala Kantor BPN) langsung, terkait dengan splitshing didalam sertifikat. Yang pertama dikatakan memang tanah ini digunakan untuk pelabuhan dan pergudangan berarti sertifikat sudah menunjuk jelas. Kalaupun kerjasama pihak ketiga maka perjanjian harus diketahui oleh BPN. Nah itu kan salah satu konsesi yang mau kita lakukan,” ungkap Sekda diruang kerjanya, Jumat (13/7/2018).

Pemenuhan splitshing sertifikat 10 hektar lahan warnasari itu, kata Sekda mutlak dilakukan karena menjadi salah satu syarat dokumen yang dibutuhkan KSOP Banten ketika Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang diajukan ke Kemenhub direvisi.

“Di dalam RIP kita mengusulkan 10 hektar untuk dibangun pelabuhan, sisanya dikelola oleh kita, ” tandasnya.

Sari berharap, pemecahan sertifikat untuk pembangunan Pelabunan Warnasari itu dapat cepat diselesaikan.

” Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Karena itu kan HPLnya sudah jelas sertifikat, HGB-nya sudah sertifikat. Hanya butuh proses saja sebetulnya, mudah-mudahan tidak lama, ngga sampai berbulan-bulan, ” tandasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Kota Cilegon bersama jajaran PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) melakukan pertemuan di Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Senin (9/7/2018). Pertemuan itu membahas tentang tindak lanjut proses perijinan rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari. Saat itu, KSOP memberikan banyak masukan kepada Pemkot Cilegon mengapa izin untuk dimulai pembangunan pelabuhan belum dikeluarkan. Izin itu belum dikeluarkan sebelum kedua pihak melakukan perjanjian konsesi. Namun untuk memenuhi konsesi, pemkot diminta terlebih dahulu memecah sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari seluas 10 dari 45 hektar lahan yang dikerjasamakan untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here