Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo didamping oleh Ketua DPC Demokrat Cilegon, Rahmatulloh dan jajaran pengurus Partai Demokrat Cilegon saat konferensi pers kepada awak media, di salah satu restoran di Kota Cilegon,” Minggu (26/5/2019). Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – DPC Partai Demokrat (PD) Kota Cilegon secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan laporan adanya dugaan temuan ketidaksesuaian hasil perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Cilegon-Cibeber. Laporan gugatan itu telah disampaikan pada, Jumat (24/5/2019) lalu.

Demikian disampaikan Seketaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo saat buka puasa bersama dengan awak media disalah satu rumah makan Hotel The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Minggu (26/5/2019).

Ia mengatakan, gugatan yang dilaporkan merupakan suatu langkah yang diambil dari hasil kajian internal partai.

“Artinya, berdasarkan hasil kajian yang telah diberikan dari DPC mengenai data baik C1, DAA1, semua bukti itu sudah cukup bukti. Maka, kami DPD membawa kasus ini ke MK. Nama kami (Demokrat) sudah terdaftar di sana dan kami pun tinggal menunggu sidang yang akan disampaikan oleh MK. Kebenaran ini harus ditegakkan,” kata Eko.

Baca : Demokrat Cilegon Keberatan Hasil Rekapitulasi PPK Dapil Cilegon di Rapat Pleno Kota

Menurut Eko, Langkah ke MK merupakan langkah yang dipandang tepat. Sebab, ada indikasi pengelembungan suara dari salah satu partai yang membuat salah satu caleg dari PD dirugikan.

“Maka dari itu, kami ambil langkah ke MK sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menentukan dan memutuskan apakah nantinya akan dilakukan penghitungan suara ulang atau mungkin langsung diputuskan oleh MK,” sambungnya.

Eko mengungkapkan, sebelum kasus ini dilaporkan ke MK, pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan hal ini ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Cilegon. Akan tetapi, ada lembaga tertinggi secara kelembagaan uang juga punya wewenang menampung sengketa pileg yakni MK.

“Sebelumnya sudah kita sampaikan juga ke KPU dan Bawaslu Cilegon. Tapi, bila dilihat dari lembaga tertingginya kita pun sampaikan hal ini ke MK. Beda halnya di Bawaslu, kita harus menunggu jadwal sidang yang mereka tetapkan,” ungkapnya.

Baca juga : KPU Buka C1 Plano, Buktikan Keberatan Demokrat Soal Hasil Rekapitulasi PPK Dapil Cilegon

Masih kata Eko, gugatan PD ke Mahkamah Konstitusi ini baru pertama di Cilegon. Sementara untuk di kota atau kabupaten lain, langsung diselesaikan di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat.

“Kejadian ini tidak hanya terjadi di Kota Cilegon saja. Melainkan terjadi juga di Tangerang Selatan (Tangsel), Pandeglang dan Tangerang Kota (Tangkot). Untuk tiga kota ini langsung diselesaikan di tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sementara unruk kasus Sanudin (Caleg Dapil Cilegon-Cibeber) kasusnya berada di luar Partai dan harus diselesaikan di MK,” katanya.

Eko optimistis, semua bukti dan berkas yang disampaikan ke MK ini bisa membuahkan hasil. Gugatan, kata dia, dapat dikabulkan.

“Kita sudah maksimal 100 persen untuk persoalan ini. Semua bukti sudah kita berikan secara maksimal. Untuk hasil, nanti kita serahkan semua ke MK. Kita berharap menang dan 3 kursi untuk Partai Demokrat Cilegon,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC Demokrat Cilegon, Rahmatulloh mengaku, pengajuan gugatan ke MK ini masih sama seperti keberatan yang disampaikan pihaknya pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota di KPU Kota Cilegon, Sabtu (4/5/2019) lalu. Sekalipun keberatan itu telah dibuktikan lewat C1 Plano, kata dia, PD masih belum puas. Oleh karena itu, PD melayangkan gugatan ke MK untuk menyelesaikan sengketa pileg ini.

“Masih sama seperti yang kemarin. Yakni, C1, DAA1 dan BB1 sudah kita kumpulkan. Kalaupun bukti yang kemarin kita berikan itu, bukan karena kurang benar tapi kurang banyak sehingga pembuktian kemarin di KPU, kita hanya membuka kotak Plano hanya 2 kotak dan 1 kotak itu pun terbukti kosong. Kalau kota mau berdebat, kotak kosong itu pun harus pertanyakan juga!. Begitu juga pada kotak pertama revisi 6 terbukti ada 16 revisi di situ juga ada tandatangan revisi dari pihak PPK. Di sini kita tidak terlalu tajam. Yang penting, kita sudah membuktikan bahwa kecurigaan itu ada,” tegas Rahmat.

Ia berharap, dugaan adanya kecurangan itu dapat dibuktikan di sidang MK. Sehingga kursi Demokrat Cilegon di legislatif dapat bertambah menjadi 3 kursi. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?