CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon kembali mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan produksi Bahan Bakar Jumput Padat (BBJP). Dukungan itu diperoleh dari Dewan Ketahanan Nasional RI saat menggelar rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon di Jakarta, Senin (29/8/2023).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, pihaknya mendapat undangan rapat dari Dewan Ketahanan Nasional RI untuk membicarakan pengelolaan BBJP. Hasilnya, Ketahanan Nasional RI mendukung program pengelolaan BBJP yang dijalankan oleh Pemkot Cilegon.
“Intinya, mereka (Dewan Ketahanan Nasional RI) mendukung yang dilakukan Pemkot terkait dengan pengelolaan BBJP,” ujar Sabri ditemui di kantornya, Selasa (29/8/2023).
Sabri menerangkan, dukungan dari Dewan Ketahanan Nasional RI juga akan diberikan terkait langkah kebijakan bilamana BBJP akan dikomersialkan. Maka nanti Ketahanan Nasional RI akan berkunjung ke Cilegon dan berdiskusi dengan PT Indonesia Power (IP) untuk menindak lanjuti hal tersebut.
“Mereka akan berkunjung kembali ke Cilegon dan berdiskusi dengan pihak IP terkait kepastian harga BBJP yang dijual Pemkot,” paparnya.
Sabri menjelaskan, pihaknya pada rapat tersebut turut memaparkan pengelolaan BBJP di TPSA Bagendung mulai dari kapasitas produksi hingga tarif yang nanti akan diberlakukan.
Dari pabrik yang telah dibangun dari kesepakatan Pemkot Cilegon dengan PT Indonesia Power, BBJP yang dihasilkan diperkirakan 30 ton perhari. Nantinya dengan pabrik yang juga akan dibangun oleh Bank Dunia melalui Kementerian PUPR diperkirakan menghasilkan 200 ton perhari.
“Kita mengatakan bahwa, kita mendapat 5 persen dari kebutuhan total BBJP dari 2.000 ton. Kita saja Pemkot Cilegon apabila dari IP dan bantuan KemenPUPR, sekitar perkiraan 230 ton per hari. Dari jumlah itu akan menghasilkan 60-70 ton BBJP. Sementara kebutuhan BBJP itu 2.000 ton, itu hanya sekian persen,” paparnya.
Prinsipnya, kata Sabri, Dewan Ketahanan Nasional RI sangat mendukung program pengelolaan BBJP yang dijalankan Pemkot Cilegon. Mereka akan memberikan masukan agar pengelolaan BBJP yang dijalankan Pemkot Cilegon dapat diaplikasikan oleh pemerintah kota/kabupaten lain di Indonesia.
Sabri bilang, pengelolaan BBJP selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah juga tengah mencanangkan agar pada 2060, Indonesia tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara.
“Mereka mendukung dan meminta pemerintah pusat utk mendukung proyek ini diaplikasikan oleh Pemkot/kab di Indonesia sehingga di Tahun 2060 bisa mengantikan batu bara,” paparnya.
“Tujuannya nanti proyek ini bisa mengurangi penggunaan batubara di Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Cilegon menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Power untuk membangun pabrik BBJP. Pabrik yang dibangun untuk memenuhi kapasitas BBJP 2.000 ton perhari yang dibutuhkan Indonesia Power ini diperkirakan akan menghasilkan 30 ton perhari. Selain itu saat ini Pemkot tengah mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk membangun pabrik lanjutan BBJP. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR itu akan menghasilkan kapasitas BBJP 200 ton per hari. (Ronald/Red)
. Dukungan itu diperoleh dari Dewan Ketahanan Nasional RI saat menggelar rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon di Jakarta, Senin (29/8/2023).Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, pihaknya mendapat undangan rapat dari Dewan Ketahanan Nasional RI untuk membicarakan pengelolaan BBJP. Hasilnya, Ketahanan Nasional RI mendukung program pengelolaan BBJP yang dijalankan oleh Pemkot Cilegon."Intinya, mereka (Dewan Ketahanan Nasional RI) mendukung yang dilakukan Pemkot terkait dengan pengelolaan BBJP," ujar Sabri ditemui di kantornya, Selasa (29/8/2023).){kind=link}